BULELENG - Pemerintah sudah memulai melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, melalui Badan Pusat Statistik (BPS).
Pendataan Regsosek merupakan pendataan awal untuk peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi bagi seluruh penduduk Indonesia, serta sebagai salah satu strategi pelaksanaan reformasi sistem perlindungan sosial.
Melalui pendataan awal Regsosek nantinya akan menghasilkan data terpadu, sehingga data tersebut digunakan sebagai program perlindungan sosial yang dibutuhkan masyarakat untuk menentukan kebijakan pemerintah yang lebih terarah.
Dengan adanya hal tersebut, Babinsa Koramil 1609-04/Tejakula Kodim 1609/Buleleng menghadiri rapat sosialisasi pendataan awal Regsosek yang berada di Kantor Kecamatan Tejakula, Kab. Buleleng, Selasa (18/10/2022).
Dalam sambutannya, Sertu Imanuel Obeng Babinsa Koramil 1609-04/Tejakula mengatakan, bahwa pendataan awal Regsosek merupakan program pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
“Mari kita dukung Pemerintah dengan berpartisipasi aktif menerima kedatangan petugas Regsosek di rumah serta menjawab pertanyaan dengan benar dan jujur, untuk menghasilkan data yang akurat dan berkualitas, ” ungkap Babinsa.
Baca juga:
Kenangan Terindah Peserta AKS TNI AD 2022
|
Kegiatan Regsosek juga tidak sebatas pendataan, akan tetapi juga mengelola data secara berkelanjutan. Pemutakhiran data Regsosek akan dilakukan secara berkala dan mandiri melalui Monografi Digital Desa/Kelurahan.
“Dengan pemanfaatan data oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah hingga tingkat Desa/Kelurahan, hasil Regsosek diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pemerintah secara terarah dan tepat sasaran, ” harap Babinsa.
Regsosek yang menjadi prioritas pemerintah tentunya memerlukan dukungan dan komitmen seluruh pihak yang terlibat, agar kegiatan ini dapat berjalan secara maksimal.
“Dengan tema “Mencatat Untuk Membangun Negeri”, mari kita sukseskan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dapat tercapai hasil yang diharapkan dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh para pengambil kebijakan, ” tutur Babinsa. (Mga)